WARTA INSANI.COM, PEKANBARU – Buntut penerapan Peraturan Perusahaan yang terindikasi melanggar Undang-Undang, enam karyawan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi menyeret Menteri Tenaga Kerja RI dan manajemen PT PHR ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
Keenam karyawan tersebut yakni GINDO Lubis Cs beserta tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Wilson Lambertus Situmorang, S.H., M.H., pada hari Rabu, 28 Oktober 2026, menghadiri agenda sidang gugatan yang telah didaftarkan di PTUN Pekanbaru dengan Nomor Perkara 45/Pdt-G/PTUN/2026.

Gugatan tersebut merupakan tindak lanjut dari deadlock perundingan antara pihak karyawan dengan manajemen PT PHR pada sekitar Agustus 2026 lalu. Dalam perundingan tersebut, pihak karyawan menuding bahwa penerapan PHK dengan alasan pensiun pada usia 56 Tahun jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 yang mengatur usia pensiun pada tahun 2026 seharusnya di usia 59 Tahun.
Namun manajemen PT PHR tetap ngotot menerapkan usia pensiun 56 Tahun dengan alasan ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Perusahaan Tahun 2025-2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI dengan nomor keputusan Kep. 4/HI.00.00/00.0000.240906003/B/IX/2025.
KONFIRMASI WARTA INSANI KE PHR
Ketika pihak media Warta Insani melakukan konfirmasi kepada pihak Manajemen PT PHR terkait gugatan tersebut, Manager Corporate Communication PT PHR, Fikri Fardhian, memberikan hak jawab resmi:
PT Pertamina Hulu Rokan senantiasa patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia dan sepenuhnya menghormati proses hukum yang merupakan kewenangan lembaga peradilan.”
FAKTA HUKUM BERTOLAK BELAKANG & BERLAKU ASAS LEX SUPERIOR
Meski PHR menyatakan patuh, fakta hukum menunjukkan isi Peraturan Perusahaan PHR tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015.
Dalam Pasal 15 PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun disebutkan: usia pensiun pertama kali ditetapkan 56 tahun, mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun, dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai 65 tahun.
Artinya, usia pensiun yang sah pada tahun 2026 adalah 59 Tahun, bukan 56 Tahun.
Di sinilah berlaku asas hukum yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah:

Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Artinya: Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Apabila terjadi benturan peraturan, maka peraturan yang paling rendah akan mengalah dibandingkan peraturan yang tertinggi.
Secara hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 , kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) jauh lebih tinggi daripada Peraturan Perusahaan dan Keputusan Menteri.
Maka, PP No. 45 Tahun 2015 sebagai Peraturan Pemerintah harus menang atas Peraturan Perusahaan PT PHR Tahun 2025-2027 yang hanya disahkan melalui Keputusan Menteri. Pengesahan yang bertentangan dengan PP tersebut menjadi cacat hukum.
Kuasa hukum karyawan berharap manajemen PHR dapat bertindak arif dan bijaksana serta tunduk pada perundang-undangan yang lebih tinggi untuk terciptanya hukum yang berkeadilan tutup nya.
Penulis; MS.















Komentar