
Warta Insani.Com, Lubuk Dalam Siak- Polemik utang-piutang yang sudah mengendap selama 7 tahun tanpa penyelesaian di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, akhirnya menemukan titik terang.
Melalui pendekatan Restorative Justice dan mediasi non-litigasi sengketa antara Ibu Isma dan Ibu Suliani berhasil didamaikan di Kantor Camat Lubuk Dalam, Rabu 15/10/2026 malam.
Mediasi tersebut diinisiasi dan difasilitasi langsung oleh DPD Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Badan Advokasi Indonesia LPK-RI B.A.I Kabupaten Siak dibawah pimpinan Muara Siregar, SH serta disaksikan dan dikuatkan oleh Camat Lubuk Dalam dan Sekcam Lubuk Dalam sebagai unsur pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pinjaman tersebut berawal dari hubungan saling percaya antara kedua warga Lubuk Dalam sejak tahun 2019, Namun, seiring waktu, pinjaman tersebut tak kunjung dikembalikan, hingga menimbulkan ketegangan dan hampir berujung laporan hukum.
Ibu Ismawati selaku pemberi pinjaman mengaku sudah berkali-kali menagih secara kekeluargaan, namun belum ada itikad penyelesaian yang jelas.
Sudah 7 tahun saya menunggu. Saya capek nagih. Makanya saya minta tolong ke LPK-RI B.A.I Kabupaten Siak biar ada jalan tengah,” ujar Ismawati
Peran Aktif Camat Lubuk Dalam Sebagai Penengah*
Mediasi berlangsung alot namun penuh kekeluargaan. Camat Lubuk Dalam penyampaikan, pemerintah kecamatan sangat mendukung penyelesaian sengketa warga melalui jalur musyawarah.

Kami dari Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam sangat berterima kasih kepada Ketua LPK-RI B.A.I Kabupaten Siak, Bapak Muara Siregar, SH, yang telah membantu warga kami. Tidak semua masalah harus dibawa ke polisi atau pengadilan. Kalau bisa damai di kantor camat, kenapa tidak? Ini yang namanya keadilan yang humanis dan berkeadaban,” tegas Camat Lubuk Dalam.
Sekcam Lubuk Dalam menambahkan, Berita Acara Kesepakatan Damai yang ditandatangani kedua belah pihak di kantor camat memiliki kekuatan moral dan menjadi dasar hukum awal jika salah satu pihak ingkar janji.
Ketua LPK-RI B.A.I: Jangan Putus Silaturahmi Karena Utang
Ketua DPD LPK-RI B.A.I Kabupaten Siak, Muara Siregar, SH, menegaskan bahwa lembaganya hadir bukan untuk memperkeruh, tapi untuk mencari solusi win-win solution.
“Prinsip kami di LPK-RI B.A.I adalah melindungi hak konsumen dan juga menjaga hak kemanusiaan. Utang-piutang ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Kalau dibawa ke pengadilan, biaya perkara bisa lebih besar dari nilai utangnya, dan silaturahmi tetangga bisa putus seumur hidup. Alhamdulillah, hari ini di hadapan Bapak Camat dan Sekcam, kedua ibu sepakat damai dengan skema pembayaran yang disanggupi bersama,” jelas Muara Siregar,
Muara menambahkan, pihaknya akan tetap mengawal hasil kesepakatan damai tersebut hingga tuntas.
jika kesepakatan ini dilanggar, maka Berita Acara Mediasi ini bisa menjadi alat bukti kuat untuk melanjutkan ke proses hukum litigasi, baik perdata maupun pidana penggelapan. Tapi kami yakin Ibu Suliani punya itikad baik,” tambahnya.
Menjadi Contoh Penyelesaian Sengketa di Siak
Dengan berakhirnya mediasi ini, kasus utang 7 tahun di Lubuk Dalam menjadi contoh bahwa. LPK-RI B.A.I Kabupaten Siak bukan hanya urusan leasing atau konsumen yang dirugikan perusahaan, tapi juga mampu menjadi mediator sengketa antar warga.
Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam berharap, model penyelesaian seperti ini bisa terus digalakkan, sehingga Kantor Camat benar-benar menjadi rumah keadilan bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, kedua belah pihak telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Mediasi Non-Litigasi No: 08/BA-MEDIASI/LPK-RI.BAI/SIAK/X/2026 dan saling bersalaman memaafkan.
Penulis : Lisbon Simarmata














Komentar